China Terapkan Standar Ganda "Kebebasan Pers"

JAKARTA, KdP - Organisasi wartawan Indonesia, Aliansi Jurnalis Independen (AJI Indonesia), menilai Pemerintah China menerapkan standar ganda bagi wartawan nasional dan asing selama penyelenggaran Olimpiade Beijing 2008. Ini dapat dilihat dari ditutupnya akses ke media-media asing.

"Para pembaca dan pemirsa di Cina tampaknya tidak memiliki akses ke laporan berita asing mengenai topik-topik sensitif, terutama setelah peraturan dikeluarkan pada September 2006 yang memperketat pengawasan terhadap distribusi berita dari kantor-kantor berita asing di Cina," kata Ketua Umum AJI Indonesia Heru Hendratmoko dalam jumpa pers di Jakarta.

Pembatasan, pelecehan oleh pihak berwenang China terhadap media, dan penyensoran di internet jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip utama Piagam Olimpiade, khususnya mengenai penghormatan terhadap prinsip-prinsip moral yang universal dan mendasar serta “pelestarian martabat manusia”.

"Sebuah event internasional selayaknya bisa memadukan kebudayaan, pendidikan, meningkatkan penghidupan dan kualitas hak asasi warga negara. Inilah dasar dari piagam Olimpiade yang selama ini memberikan warisan positif kepada kota-kota dan negara-negara yang menjadi tuan rumahnya," katanya.

Pemerintah China, lebih lanjut dikatakan Heru, seharusnya memanfaatkan momentum penyelenggaraan Olimpiade Beijing 2008 untuk menuju era baru kebebasan pers di negara yang dinilai oleh organisasi-organisasi wartawan internasional sebagai negeri "pemenjara wartawan paling ternama di dunia."

Tidak hanya telah menutup akes ke media-media asing, Pemerintah China juga melakukan penyensoran dan pembatasan ketat terhadap media massa di dalam negeri.

Seperti dalam laporan organisasi internasional CPJ (Committee to Protect Journalists), semua media massa di China menghadapi pelarangan untuk meliput berita-berita ”sensitif”, seperti konflik etnis militer, agama yang tidak diakui negara khususnya Falun Gong, masalah internal Partai Komunis Cina dan sejumlah kebijakan pemerintah Cina.

"Mereka selalu menghadapi ancaman dipecat, diintimidasi, dilecehkan, atau ditahan apabila menulis artikel investigatisi berbau politik yang dinilai sensitif. Bahkan, beberapa penerbitan dilaporkan telah ditutup disebabkan laporan-laporan mereka mengenai hal-hal yang dianggap sensitif secara politis," ujar Pemimpin Redaksi kantor berita radio 68h ini.

China Development Brief misalnya, dihentikan penerbitannya pada tanggal 4 Juli 2007 oleh pemerintah Beijing karena dituduh melakukan survei-survei tak berijin yang bertentangan dengan Undang-Undang Statistik 1983. Contoh lainnya, 30 wartawan dan 50 pengguna Internet di Cina saat ini berada di penjara untuk berbagai tuduhan pelanggaran.

Namun, sikap antiHAM yang ditunjukkan Pemerintah China tidak hanya dialami oleh para wartawan media lokal saja. Sepanjang tahun 2007, wartawan asing juga melaporkan beragam kasus bagaimana mereka dilecehkan, diancam, ditahan dan diserang ketika melakukan peliputan di daerah-daerah luar Beijing.

Semisal, pada 4 Agustus 2008, dua wartawan Jepang dipukuli secara brutal oleh polisi paramiliter Cina di perbatasan Kashgar, Xinjiang. Kedua korban itu, Masami Kawakita (38), fotografer koran Chunichi Shimbun, dan Shinji Katsuta, (37), reporter dari Nippon Television Network.

"Pemukulan terjadi ketika mereka sedang meliput kekerasan Monday`s Attack, yaitu peristiwa penyerangan yang menewaskan 16 orang anggota kepolisian Cina," katanya.

AJI Indonesia mendesak Pemerintah China agar memberikan ruang kebebasan kepada jurnalis dan aktivis kebebasan berekspresi dalam menjalankan tugasnya. Juga, "Mendesak pemerintah China melepaskan jurnalis dan aktivis kebebasan berekspresi yang saat ini berada di dalam tahanan," ujarnya.

Selain itu, AJI menagih janji Pemerintah China yang akan meningkatkan perekonomian, memajukan kondisi sosial, pendidikan, kesehatan dan hak asasi manusia jika menjadi tuan rumah Olimpiade 2008.

"Janji itu disampaikan Wang Wei, Sekretaris Umum Komite Penawaran Pesta Olimpiade, saat Pemerintah Beijing memperjuangkan posisinya menjadi tuan rumah Olimpiade 2008. Janji itu berhasil meyakinkan anggota Komite lainnya dan mereka setuju Cina menggelar pesta olah raga terbesar di dunia, Olimpiade 2008," ujarnya. (RUH)