Nasional
12 Januari 2004
TEMPO Interaktif, Jakarta: Dua belas organisasi kepemudaan mendatangi kantor Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) dan menyatakan tidak percaya Pemilu 2004, Jakarta, Senin (12/1). Panwaslu diminta bersikap tegas terhadap politisi dan partai busuk.
Keduabelas organisasi adalah PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO, PP Gerakan Pemuda Kerakyatan (GPK), Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND), PP Himpunan Mahasiswa Budha Indonesia (HIKMABUDHI), Jaringan Mahasiswa Demokratik (JMD), Lingkar Studi Aksi dan Demokrasi Indonesia (LS-ADI), Forum Pemuda dan Mahasiswa Jakarta (FPMJ), KPP Partai Rakyat Demokratik (PRD), Serikat Pengacara Rakyat (SPR), Persatuan Rakyat Tergusur (PRT), Pusat Informasi dan Jaringan untuk Reformasi (Pijar) dan Revolusi Kaum muda (RKM).
"Panwaslu harus berani membawa para politisi dan partai busuk ke pengadilan untuk ditindak secara hukum. Kalau tidak, kami kaum muda akan menyerukan dan menggalang gerakan tidak percaya Pemilu 2004 sebagai jalan keluar dari krisis, dengan menawarkan pemerintahan alternatif rakyat miskin dan kaum muda," kata Muhammad Chozin, dari PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI-MPO).
Para pemuda juga memprediksikan, Pemilu 2004 menjadi ajang formal atau reuni sisa-sisa Orde Baru (disebutkan dalam siaran pers: Partai Golkar, militer, birokrat dan konglomerat korup), untuk bangkit berkuasa melalui institusi Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah dan presiden. "Sementara kuota perempuan hanya menjadi lipstik politik, seakan-akan Pemilu 2004 demokratis dan berpihak pada perempuan," kata para pemuda dalam siaran pers mereka.
Dikatakan pula, berdasarkan data Indonesia Corruption Watch hampir 70 persen daftar calon legislatif yang disetor partai politik ke Komisi Pemilihan Umum adalah muka lama yang berlumuran kejahatan korupsi. Siti Hardiyanti Rukmana yang dicalonkan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Wiranto, Akbar Tanjung dan Prabowo Subianto oleh Golkar dan Susilo Bambang Yidoyono oleh Partai Demokrat, jelas sebagai konseptor pemiskinan sistematis rakyat dan terkait kasus masa lalu. Sementara, para pahlawan kesiangan dengan memakai kedok reformis seperti Megawati, Amin Rais, Hamzah Haz, Yusril Ihza Mahendra yang mewakili partai masing-masing, sampai saat ini masih bekerja sama dengan kekuatan Orba untuk kemenangan mereka pada Pemilu 2004.
Muhamad Fasabeni - Tempo News Room
12 Januari 2004
TEMPO Interaktif, Jakarta: Dua belas organisasi kepemudaan mendatangi kantor Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) dan menyatakan tidak percaya Pemilu 2004, Jakarta, Senin (12/1). Panwaslu diminta bersikap tegas terhadap politisi dan partai busuk.
Keduabelas organisasi adalah PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO, PP Gerakan Pemuda Kerakyatan (GPK), Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND), PP Himpunan Mahasiswa Budha Indonesia (HIKMABUDHI), Jaringan Mahasiswa Demokratik (JMD), Lingkar Studi Aksi dan Demokrasi Indonesia (LS-ADI), Forum Pemuda dan Mahasiswa Jakarta (FPMJ), KPP Partai Rakyat Demokratik (PRD), Serikat Pengacara Rakyat (SPR), Persatuan Rakyat Tergusur (PRT), Pusat Informasi dan Jaringan untuk Reformasi (Pijar) dan Revolusi Kaum muda (RKM).
"Panwaslu harus berani membawa para politisi dan partai busuk ke pengadilan untuk ditindak secara hukum. Kalau tidak, kami kaum muda akan menyerukan dan menggalang gerakan tidak percaya Pemilu 2004 sebagai jalan keluar dari krisis, dengan menawarkan pemerintahan alternatif rakyat miskin dan kaum muda," kata Muhammad Chozin, dari PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI-MPO).
Para pemuda juga memprediksikan, Pemilu 2004 menjadi ajang formal atau reuni sisa-sisa Orde Baru (disebutkan dalam siaran pers: Partai Golkar, militer, birokrat dan konglomerat korup), untuk bangkit berkuasa melalui institusi Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah dan presiden. "Sementara kuota perempuan hanya menjadi lipstik politik, seakan-akan Pemilu 2004 demokratis dan berpihak pada perempuan," kata para pemuda dalam siaran pers mereka.
Dikatakan pula, berdasarkan data Indonesia Corruption Watch hampir 70 persen daftar calon legislatif yang disetor partai politik ke Komisi Pemilihan Umum adalah muka lama yang berlumuran kejahatan korupsi. Siti Hardiyanti Rukmana yang dicalonkan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Wiranto, Akbar Tanjung dan Prabowo Subianto oleh Golkar dan Susilo Bambang Yidoyono oleh Partai Demokrat, jelas sebagai konseptor pemiskinan sistematis rakyat dan terkait kasus masa lalu. Sementara, para pahlawan kesiangan dengan memakai kedok reformis seperti Megawati, Amin Rais, Hamzah Haz, Yusril Ihza Mahendra yang mewakili partai masing-masing, sampai saat ini masih bekerja sama dengan kekuatan Orba untuk kemenangan mereka pada Pemilu 2004.
Muhamad Fasabeni - Tempo News Room
0 komentar
Posting Komentar