NASIONAL Jumat, 28 September 2007 - Suara Merdeka
Jakarta, CyberNews. Pusat Informasi dan Jaringan Aksi Untuk Reformasi (PIJAR) mendesak pemerintah untuk lebih aktif dan mendorong ASEAN agar bersikap tegas terhadap junta militer Myanmar. Tindakan junta dianggap sudah tidak bisa ditolerir lagi.
Seperti diketahui, dalam beberapa hari ini sekitar 100 ribu warga Myanmar menggelar demonstrasi besar-besaran. Demo yang digelar para biksu dan didukung penuh masyarakat sipil ini ditanggapi junta militer Myanmar dengan keras.
Junta militer Myanmar menggunakan senapan untuk membubarkan aksi unjuk rasa para biksu. Akibatnya, sekitar 4 biksu tewas tertembak dan ratusan orang ditangkap. Selain itu seorang warga Jepang juga dilaporkan tewas. Tidak dilaporkan apa penyebab kematian WN Jepang ini.
Hal ini mendorong dunia internasional untuk mengecam junta militer Myanmar. Pemerintah AS dan Australia bahkan akan segera mengeluarkan sanksi baru. Sementara negara-negara ASEAN masih dalam tahap menghimbau, belum ada action untuk mendesak junta militer Myanmar mengakhiri penindasannya.
Untuk itu, PIJAR mendesak pemerintah dan negara-negara ASEAN lain lebih proaktif dengan menjatuhkan sanksi politik bagi rezim junta militer Myanmar. "Menyelamatkan kehidupan rakyat Myanmar dari penindasan rezim junta militer tidak bisa ditunggu dan ditawar lagi," tegas Ketua PIJAR Ario Adityo dalam siaran persnya, Jumat (28/9).
Menurut Ario Adityo rezim junta militer Myanmar harus segera diakhiri. Di sinilah peran penting ASEAN sebagai organisasi perhimpunan negara Asia Tenggara untuk berani menjatuhkan keputusan politik lebih maju.
"Keputusan ini diharapkan lebih baik dari keputusan sebelumnya yang hanya sekadar seruan moral. Indonesia sebagai salah satu negara berpengaruh di kawasan memiliki kemampuan untuk mendorong negara di kawasan ASEAN untuk melakukan hal itu," tandas Ario Adityo. (mh habib shaleh/Cn08 )
0 komentar
Posting Komentar